Setelah puloseribu.com menurunkan berita bertajuk “Mengintip Anggaran Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan”  pada Selasa, 06 April 2010, redaksi banyak mendapat tanggapan pro-kontra, baik dalam bentuk tertulis maupun telpon yang masuk ke redaksi. Komentar tertulis dapat dilihat di kanal komentar, di bawah berita. Komentar serupa juga dapat dibaca pada facebook puloseribu.com.

Merespon beragam tanggapan tersebut, Puloseribu.com beranggapan bahwa banyaknya tanggapan yang masuk adalah bentuk kepercayaan,  sekaligus sikap kritis pembaca terhadap kehadiran media ini.

Secara umum, tanggapan tersebut banyak menyorot soal adanya tendensi dan kepentingan media ini di balik pemberitaan tersebut. Sebagian juga menyinggung soal ada "kepentingan" baik bisnis maupun kepentingan pribadi Pemimpin Umum media ini yang memang diketahui pernah terlibat pada kegiatan pemerintah. Sikap media yang tendensius dan penuh kepentingan ini menurut sejumlah tanggapan ditunjukkan pula dengan sebuah pertanyaan mengapa hanya kecamatan Kepulauan Seribu Selatan saja yang diberitakan? Mengapa tidak yang lain, termasuk kegiatan yang ada di lingkungan kabupaten?

Puloseribu.com berpandangan tentu saja pandangan semacam ini sesuatu wajar dan tak bias ditolak. Kami menghargai itu. Pandangan semacam ini bahkan harus menjadi pelecut media ini membuktikan dirinya bahwa hanya kepentingan publiklah satu-satunya yang dijunjung tinggi. Boleh jadi itu juga bentuk apatisme alias sebodo teing masyarakat akibat pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama ini. Bukan rahasia, sikap kritis yang muncul seringkali tenggelam setelah orang-orang yang dinilai kritis itu mendapat keuntungan atau posisi tertentu. Mungkin begitu juga yang akan terjadi dengan puloseribu.com nantinya. Di sinilah sesungguhnya tugas berat puloseribu.com untuk tetap berada dalam perannya sebagai media dan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tanpa kepercayaan dari pembaca itu pasti puloseribu.com akan ditinggalkan, dan pada akhirnya mati dengan sendirinya.

Demi membangun kepercayaan bahwa media ini berusaha berimbang dan independen, perlu juga ditegaskan di sini bahwa hal-hal serupa terkait pemberitaan seputar pengelolaan anggaran publik juga dilakukan pada institusi lain sejak media ini berdiri. Misalnya menyangkut pengelolaan anggaran puskesmas, kelurahan, pembagian raskin, perusakan lingkungan, korupsi, dll.  Bahwa jangkauan media ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah tentu itu kami akui sebagai tantangan dan PR.  

Dalam menjalankan fungsi pemberitaan, media juga bekerja berdasarkan kode etik. Kode etiklah yang nanti menjadi ukuran apakah sebuah produk pemberitaan produk bermutu atau tidak. Kode etik juga yang dapat dipakai masyarakat untuk menilai apakah sebuah media memiliki berita yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sayangnya tanggapan yang masuk tak banyak membicarakan tentang subtansi pemberitaan yang kami muat. Apakah ada dalam berita “Mengintip Anggaran Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan”  yang tidak sesuai fakta, berbohong, bahkan memfitnah?

Salah satu tanggapan yang masuk memang ada pula yang menyinggung terkait isi berita. Misalnya dengan mengatakan, berita yang ditulis itu “hanya prediksi” dan “gosip murahan”. Puloseribu.com sendiri belum bisa menemukan pada kalimat mana sebetulnya berita tersebut sampai pada kesimpulan dianggap “prediksi” alias ramalan dan “gosip murahan”. Dalam memberitakan kami memang menggunakan sumber anonim (tanpa nama) yang dapat dipertanggungjawabkan –dan penyebutannya juga dilindungi kode etik dan undang-undang. Puloseribu.com juga memuat keterangan dan hak jawan dari sumber yang disebut sumber anonim itu. Apakah dengan pola semacam itu puloseribu.com dapat dikatakan hanya berdasarkan "prediksi" atau "gosip"?

Perlu juga ditegaskan di sini, bahwa media bukanlah lembaga yang tak tersentuh hukum. Jika media ini terbukti menulis hanya dengan ramalan namun mengaku telah melakukan wawancara media itu dapat digugat dan dipersoalkan, bahkan hingga ke meja pengadilan.

Untuk menjaga independensi itupula semaksimal mungkin dipisahkan tegas antar aspek bisnis dan redaksi. Redaksi idealnya memiliki tingkat independensinya sendiri, dan tak bisa pula dicampuri kepentingan seorang Pemimpin Umum. Wilayah pemimpin umum adalah pada wilayah menajemen dan kelembagaan. Tapi itu tak berarti seorang pemimpin umum tak boleh berusaha atau berbisnis di bidang lain. Beberapa pemimpin umum di media nasional kita tahu pula adalah direktur di sejumlah perusahaan lain. Yang menjadi masalah pokok justru apakah dalam pemberitaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis bersangkutan sehingga terjadi conflict of interest, konflik kepentingan.

Maka di sinilah sesungguhnya peran kontrol masyarakat pula terhadap media agar benar-benar berada dalam rel dan fungsinya []